Abstract:
Penelitian ini menganalisis masalah janji kawin yang dibatalkan oleh salah satu pihak, dan menimbulkan orang yang dirugikan atas dibatalkan janji kawin tersebut menggugat wanprestasi
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum normatif adalah implementasi ketentuan hukum normatif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa permasalahan Seharusnya hakim dalam mengabulkan gugatan mengenai janji kawin yang dibatalkan seharusnya hasil putusannya adalah perbuatan melawan hukum dan mengenai ganti kerugian secara immateriil seharusnya berdasarkan pada perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat yang mengakibatkan penggugat merasa sangat dipermalukan sehingga mendapat respon negatif dari pergaulan sosial, penggugat tidak tentram bahkan mengalami tekanan psikis adalah bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Dengan kata lain, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2014/PNMKS seharusnya NO (niet ontvankelijke verklaard/NO) karena Putusan Nomor 82/Pdt.G/2014/PNMKS lebih tepat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bukan Wanprestasi.
