Urgensi ratifikasi International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention Nomor 188 Tahun 2007

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap nelayan yang bekerja baik di Kapal Indonesia maupun yang bekerja di kapal asing dalam hukum positif di Indonesia yang saat ini terdapat di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan (selanjutnya disebut PermenKP No 35) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (selanjutnya disebut PermenKP No 42). Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang relevansi dari International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention Nomor 188 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Konvensi ILO) terhadap perlindungan nelayan Indonesia dengan meliha t peraturan yang saat ini ada dan berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian menggunakan aturan, prinsip atau doktrin untuk menjawab masalah hukum. Apabila diaplikasikan ke dalam penelitian ini , maka penelitian akan menggunakan setiap aturan dan regulasi yang berkaitan dengan tata cara penempatan dan perlindungan terhadap nelayan yang bekerja di kapal asing ataupun kapal lokal.

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut; pertama, perlindungan nelayan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia belum melindungi nelayan secara keseluruhan; kedua, peraturan peraturan dalam Konvensi ILO mengatur lebih rinci terkait perlindungan nelayan jika dibandingkan dengan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan nelayan.