Abstract:
Penelitian ini menganalisis aspek yuridis serta aspek pendekatan sosiologis dari inkonsistensi Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atas perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan prinsip vested rights terhadap peristiwa pencatatan oleh petugas catatan sipil. Inkonsistensi tersebut mengakibatkan adanya benturan antara pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri berdasarkan vested rights dengan hukum perkawinan Indonesia berdasarkan hukum agama ketika pasangan WNI beda agama tersebut kembali ke Indonesia yang kemudian berdampak pada keabsahan tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di luar negeri berdasarkan prinsip vested rights dalam ilmu Hukum Perdata Internasional terhadap keabsahan tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil berdasarkan hukum Indonesia.
Hasil yang diperoleh penelitian ini berupa adanya inkonsistensi dari Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri berdasarkan vested rights dengan hukum perkawinan Indonesia berdasarkan hukum agama yang memberikan dampak terhadap keabsahan tindakan pencatatan oleh petugas catatan sipil sebagai kewajiban pasangan WNI tersebut ketika kembali ke Indonesia. Maka untuk mengatasi persoalan tersebut, dalam penelitian ini menawarkan solusi atas polemik tentang perkawinan beda agama bahwa pengaturan perkawinan beda agama perlu ditinjau berdasarkan pendekatan secara sosiologis mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk dan perkawinan beda agama merupakan persoalan Hukum Perdata Internasional.
