Tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap konsumen atas izin edar produk Samyang yang mengandung babi

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem pemerintahan demokrasi, di mana suatu aturan dipakai menjadi standardisasi dalam bernegara dengan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Setiap instansi pemerintah memiliki aturannya masing-masing. Namun dalam setiap aturan yang diciptakan tidak dicantumkan bagaimana sanksi atau tanggungjawab yang harus dilakukan bila suatu instansi melakukan pelanggaran atau kesalahan. Pada intinya tidak ada sanksi spesifik yang dapat dijatuhkan kepada instansi pemerintah bilamana instansi tersebut melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Dengan melihat seluruh peraturan yang ada, banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana instansi tersebut dapat dikontrol oleh masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Tujuan penelitian ini, penulis ingin menjabarkan bagaimana instansi pemerintah bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat dijatuhi sanksi atas dikeluarkannya Izin Edar produk Samyang Yang Mengandung Babi. Produk tersebut tidak sesuai standar BPOM namun telah beredar lebih dari 5 (lima) tahun di Indonesia. Oleh karena kerugian dan keresahan yang diciptakan BPOM terhadap produk tersebut, harus ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada BPOM, serta tanggungjawab apa saja yang dapat BPOM berikan atas kerugian atau kesalahan atas permasalahan ini.