Tinjauan yuridis terhadap penerapan Pasal 279 ayat (1) butir Ke-1 KUHP pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku perkawinan di bawah tanpa izin istri pertama apakah telah sesuai atau tidak. Hal ini disebabkan pengertian perkawinan dalam rumusan pasal tersebut yang menimbulkan ketidaksesuaian, pro dan kontra yang terjadi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang diartian sebagai metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan yang ada. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta beberapa undang-undang lain terkait yang mendahuluinya. Sumber sekunder dari penelitian ini berasal dari buku-buku dan artikel-artikel lain baik dalam media cetak maupun dalam web yang berkaitan. Sumber hukum tersier dari penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Thesaurus. Hasil yang diperoleh dari penulisan hukum ini: 1) Penerapan hukum materil yang diterapkan tidak tepat karena karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perkawinan di bawah tanpa izin istri pertama tidak memenuhi semua unsur sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2) Pasal yang tepat untuk diterapkan pada pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa adanya izin dari istri pertama, padahal diketahui bahwa pada perkawinan terdahulunya itu adalah sah, yaitu Pasal 284 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP.