Urgensi pengaturan tindak pidana suap yang dilakukan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik dikaitkan dengan ratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003 oleh Indonesia

Abstract

Korupsi merupakan salah tindak pidana yang dikategorikan ke dalam tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime). Tindak pidana luar biasa ini merupakan tindak pidana yang baik secara langsung maupun tidak langsung berefek terhadap kehidupan bermasyarakat. Korupsi sendiri dapat diklasifikasikan lagi ke dalam beberapa tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, dan gratifikasi. Sebagai salah satu jenis dari tindak pidana luar biasa, pemberantasan korupsi merupakan hal yang perlu dilakukan secara terstruktur, massif, dan harus dilakukan dari elemen pemerintahan yang paling atas hingga ke bawah. Penyuapan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hanya mengatur penyuapan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum Indonesia terhadap pejabat publik Indonesia. Sedangkan berdasarkan perjanjian internasional UNCAC sendiri, terdapat penyuapan yang dilakukan baik oleh warga negara asing (WNA) maupun oleh korporasi asing. Namun perihal ini belumlah dapat diproses oleh penegak hukum di Indonesia dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur juga disebabkan karena belum disesuaikannya peraturan-peraturan tersebut dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah