Perlindungan konsumen atas pembelian bahan bakar minyak di pertamini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

Kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin tinggi hal ini sejalan dengan tingkat konsumsi kendaraan bermotor yang juga meningkat oleh masyarakat. Kelangkaan bahan bakar minyak dan tidak terjangkaunya daerah terpencil merupakan persoalan yang perlu diperhatikan. Munculnya pelaku usaha pertamini sebagai pengecer dapat dijadikan salah satu jawaban dari persoalan diatas. Namun, kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha pertamini memudahkan pelaku usaha pertamini melakukan tidakan curang seperti melakukan pengoplosan yaitu mencampur bahan bakar minyak dengan cairan lain untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha pertamini terhadap konsumen? Apakah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen dalam membeli bahan bakar minyak di pertamini? Untuk mengkaji permasalahan diatas maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak melindungi konsumen karena hubungan yang muncul antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan perjanjian jual beli langsung tanpa adanya kontrak baku. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan perturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka berdasarkan. Pengeturan tentang perjanjian jual beli diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maka pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata.