Keabsahan informasi yang diberikan ahli hipnosis dalam mengungkap suatu tindak pidana dihubungkan dengan hukum acara pidana Indonesia

Abstract

Dalam proses penegakan hukum pidana ada banyak serangkaian tindakan yang harus dilakukan salah satunya adalah penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik sesuai undang – undang untuk mengumpulkan bukti – bukti guna dan guna menemukan tersangkanya. Adapun kewenangan penyidik ialah melakukan pemanggilan orang ahli, salah satunya ialah ahli hipnosis. Pada praktiknya terdapat dampak negatif dari diberikannya hipnosis. Salah satunya terjadi penanaman memori palsu (false memory implant) yang dapat berimbas kepada terancamnya kebenaran materiil. Kemudian adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami peranan ahli hipnosis pada penyidikan serta akibat hukumnya apabila terjadi dapak negatif dari hipnosis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, kemudian spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan tahapan penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan ialah yuridis kualitatif, dimana data primer dan sekunder dianalisis dan kemudian disimpulkan. Hasil penelitiannya adalah peranan ahli hipnosis merupakan wujud dari implementasi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP. Ahli hipnosis berperan pada tahap pemeriksaan dan membantu dalam proses interogasi tersangka saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Namun terkait dengan hal – hal prosedural praktik hipnosis belum diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang – undangan. Apabila terjadi hal merugikan, tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan dasar pelanggaran hak – hak tersangka serta melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian kepada anggota kepolisian yang dirasa telah terlibat dalam pelanggaran ketentuan KUHAP tersebut.