Perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dibandingkan dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi

Abstract

Masalah pemberian perlindungan terhadap pengungsi telah menjadi masalah internasional mengingat saat ini banyak negara yang menjadi tempat persinggahan sementara dari para pengungsi, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, jumlah pengungsi setiap tahunnya meningkat. Untuk menangani masalah pengungsi ini, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Tetapi, setelah dikaji dari segi substansi secara keseluruhan, Peraturan Presiden ini belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia pengungsi. Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif, misalnya dalam bentuk Undang-Undang yang substansinya mengadopsi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi yang merupakan dasar perlindungan internasional terhadap pengungsi.