Diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani kasus IUU Fishing pada pemerintahan Presiden Joko Widodo

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani kasus IUU Fishing. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi tahun 2014-2019, isu maritim diangkat menjadi agenda kerja prioritas. Presiden Jokowi memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan agenda dari program kerja Nawacita yang pertama, yaitu untuk mengembalikan jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Poros Maritim Dunia memiliki lima pilar, dimana pilar keempat adalah diplomasi maritim dan pilar kelima yaitu keamanan maritim. Namun, salah satu hambatan Indonesia dalam mencapai Poros Maritim Dunia adalah adanya aktivitas IUU Fishing, dimana kegiatan tersebut mengancam keamanan maritim Indonesia. Aktivitas IUU Fishing di perairan Indonesia sering kali dilakukan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, salah satunya adalah Vietnam. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan “Bagaimana Indonesia menjawab permasalahan IUU Fishing Vietnam melalui Diplomasi Maritim dari tahun 2014 hingga 2019?”. Penggunaan instrumen diplomasi maritim dipilih karena sejalan dengan pilar keempat Poros Maritim Dunia. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menjelaskan secara deskriptif upaya diplomasi maritim Indonesia dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis penelitian ini menggunakan tiga jenis diplomasi maritim menurut Christian Le Mière, yaitu diplomasi kooperatif, persuasif, dan koersif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya diplomasi Indonesia dapat dilihat melalui kerja sama antara Bakamla-Vietnam Coast Guard, melakukan patroli di laut, serta menerapkan kebijakan penenggelaman kapal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan dampak positif dari diplomasi maritim terhadap sektor perikanan di Indonesia.