Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga perwakilan di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah lahir pada amandemen UUD NRI 1945 dan termaktub dalam pasal 22C dan 22D UUD NRI 1945. Urgensi lahirnya wakil daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan akan mengakomodir aspirasi daerah dan peran serta dalam proses pengambilasn keputusan di pusat untuk hal yang berkaitan dengan daerah. Pada Undang-Undang no 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 17 tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah diamanatkan sebuah kewenangan baru yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah sebagai bentuk kemandirian daerah dalam mengatur sendiri urusan daerah. Namun dalam menetapkan peraturan daerah harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan yang berarti tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat. Maka dibutuhkan pengawasan agar rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pada saat ini terdapat dua lembaga yang dapat mengawasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Lembaga yang dapat melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah adalah Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah serta lembaga yang dapat melakukan evaluasi peraturan daerah adalah Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Daerah.