Pertanggungjawaban pengemudi taksi online atas ketidaksesuaian informasi pengemudi dengan kendaraan yang diberikan kepada penumpang melalui aplikasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract

Perkembangan teknologi membawa dampak dunia transportasi, khususnya transportasi darat yaitu taksi, dimana dahulu orang dalam melakukan pemesanan hanya dapat dilakukan melalui via telpon atau menunggu taksi yang lewat di pinggir jalan, akan tetapi sekarang orang dapat memesan taksi melalui aplikasi online yang dapat di unduh melalui smartphone masing-masing. Dengan adanya kemajuan teknologi penumpang dimudahkan sekali selain dari cara pemesannya, hal lain yang dimudahkan adalah cara penumpang mengetahui dan menemukan pengemudi, serta cara pembayarannya. Dalam pemesanan taksi online, penumpang akan diberikan tampilan nama, pengemudi, foto pengemudi, nomor telpon pengemudi, posisi pengemudi, merek dan model kendaraan, serta plat nomor kendaraan setelah permintaan taksi online diterima. Akan tetapi pada kenyataan tidak selamanya pengemudi taksi online jujur dan disiplin dalam menjalankan pekerjaannya, dimana banyak sekali kasus pemesanan taksi online yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penulis ingin mengetahui tanggung jawab pengemudi taksi online atas ketidaksesuaian informasi pengemudi dengan kendaraan yang diberikan kepada penumpang dan ingin mengetahui bagaimana tindakan hukum yang diterapkan terhadap pengemudi taksi online apabila pengemudi taksi online menyebabkan kerugian terhadap penumpang karena tindakannya yang tidak sesuai dengan perjanjian. Perjanjian secara diam-diam ataupun lisan merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dimana sesuai dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini mengakibatkan hubungan hukum di antara pengemudi taksi online dengan penumpang taksi online didasarkan pada perjanjian yang mengikat mereka sebagai Undang-Undang serta perikatan pada umumnya yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.