Review atas kewajiban perpajakan terkait pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan untuk menilai kepatuhan wajib pajak : studi kasus pada CV. X

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Maka dari itu pemerintah Indonesia berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan. Penerimaan pajak bagi negara dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun fakta menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Sistem self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk hitung, setor, dan lapor sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun sesuai dengan Undang undang perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, dengan menerapkan sistem self assessment, Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepercayaan yang diberikan sebaiknya diimbangi dengan adanya pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari sisi Wajib Pajak, untuk menilai kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat melakukan tax review. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui apakah terdapat kesalahan dalam implementasi kewajiban dan prosedural perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam proses penelitian, data primer yang digunakan berupa gambaran umum perusahaan dan penjelasan singkat mengenai pemenuhan kewajiban pajak di perusahaan, sedangkan data sekunder berupa dokumentasi perusahaan, peraturan dari pemerintah, internet dan sebagainya. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan riset kepustakaan. Berdasarkan tax review yang telah dilakukan, dapat disimpulkan CV. X pada tahun 2017 tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang disetor dan dilaporkan diperkecil dari jumlah yang seharusnya. Laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga SPT disampaikan dengan keterangan yang tidak benar. Atas ketidakbenaran dalam pengisian SPT, maka perusahaan dapat melakukan pembetulan atas SPT yang sudah disampaikan sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan pajak. Namun apabila sudah dilakukan tindak pemeriksaan, maka perusahaan tetap dapat melakukan pembetulan sepanjang belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai hasil pemeriksaan pajak. Pembetulan saat sebelum dan sesudah pemeriksaan akan dikenakan sanksi yang berbeda. Atas pembetulan yang dilakukan sebelum pemeriksaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sedangkan jika dilakukan setelah pemeriksaan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan. Jika perusahaan memilih untuk tidak melakukan pembetulan maka atas SPT yang disampaikan dengan tidak benar dapat dilakukan pemeriksaan dan berisiko terkena sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penulis menyarankan agar perusahaan memiliki itikad baik untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan. Selain itu keterangan yang disampaikan dalam SPT benar adanya dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Terkait pemungutan PPN, penulis menyarankan untuk melakukan pemungutan atas seluruh penyerahan BKP. Hal ini menjadi kewajiban CV. X sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).