Tax review atas pajak penghasilan, pajak hotel, dan pajak restoran untuk meminimalisir sanksi perpajakan dan melakukan tax planning pada wajib pajak badan : studi kasus pada Hotel RK

Abstract

Penerapan sistem pemungutan pajak self assessment yang lahir sejak dilakukannya reformasi administrasi perpajakan pada tahun 1983 khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memungkinkan wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik usaha dan pemerintah dalam hal pajak. Bagi pemilik usaha, pajak merupakan salah satu beban usaha yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka akan semakin besar pula pendapatan negara. Sehingga pemilik usaha cenderung untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan manajemen perpajakan. Manajamen perpajakan terdiri dari 3 (tiga) tahap yang meliputi perencanaan pajak, pelaksanaan (implementasi) kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Sehingga tax review perlu dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk meminimalisir sanksi perpajakan serta untuk melakukan tax planning agar beban pajak yang dibayarkan dapat seefisien mungkin. Dalam penelitian ini tax review terhadap Hotel RK dilakukan dengan menelaah seluruh aspek perpajakan Hotel RK untuk meminimalisir sanksi perpajakan dan melakukan tax planning pada Hotel RK. Penelitian ini dilakukan atas kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 Ayat (2), PP Nomor 46 Tahun 2013, Pajak Hotel, serta Pajak Restoran untuk tahun pajak 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang meliputi wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hasil tax review yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa selama tahun pajak 2017 masih terdapat ketidaksesuaian antara angka dan jumlah yang telah disetorkan dan dilaporkan oleh Hotel RK dengan angka dan jumlah yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama dalam aspek PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 Ayat (2), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Terdapat potensi untuk dikenakannya sanksi perpajakan akibat PPh Pasal 21 yang kurang disetorkan, objek pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) berupa penghasilan jasa giro yang tidak dilaporkan seluruhnya dalam SPT Tahunan PPh Badan 2017, dan kurang bayar Pajak Restoran selama tahun pajak 2017. Salah satu tax planning yang dapat dilakukan oleh Hotel RK adalah untuk meminimalkan beban pajaknya dengan menggunakan tarif PPh Pasal 31E untuk menghitung PPh Badan terutang pada tahun pajak 2020 karena terdapat penghematan pajak dibandingkan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.