Analisis penerapan prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources dan The Charter Of Economic Rights And Duties Of States di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan Mineral dan Batubara

Abstract

Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) di dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962 tentang Permanent Sovereignty Over Natural Resources (Resolusi Majelis Umum PBB PSNR) menegaskan hak setiap negara atas kedaulatan permanen atas kekayaan alam dan sumber daya alam (SDA) untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat mengundang investor asing selama tidak melanggar kedaulatan negara dan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Nasionalisasi dapat dilakukan dengan alasan kepentingan umum atau nasional. Prinsip ini juga menekankan kesetaraan kedaulatan dan kerjasama internasional yang adil untuk mendukung pembangunan negara berkembang. Prinsip PSNR diperkuat oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3281 (XXIX) Tahun 1974 tentang the Charter of Economic Rights and Duties of States (CERDs) yang mengatur lebih rinci terkait langkah-langkah negara dalam mengelola SDA secara mandiri, penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan transnasional. CERDs menekankan hukum domestik dalam penyelesaian sengketa dengan investor asing dan mempertegas kedaulatan atas SDA serta semua kekayaan dan kegiatan ekonomi. Prinsip PSNR dan CERDs tercermin di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur kedaulatan negara atas semua kekayaan, SDA, dan kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Terdapat pengaturan lebih lanjut atas kedaulatan negara Indonesia tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Migas) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba) beserta perubahannya, yang memastikan pengelolaan kedua SDA tersebut dilakukan secara optimal, efisien, berkelanjutan, dan adil sesuai Pasal 33 UUD 1945. Adapun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) sebagai landasan hukum PMA di Indonesia berdasarkan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, UU Penanaman Modal juga sesuai dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR. Meskipun secara umum UU Penanaman Modal sesuai dengan CERDs, namun ketentuan terkait tindakan nasionalisasi, pemberian kompensasi atas nasionalisasi dan yurisdiksi penyelesaian sengketa atas pemberian kompensasi tersebut tidak sesuai dengan CERDs. Selain itu, terdapat juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba agar substansi ketiga undang-undang tersebut kembali sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga dapat diartikan sesuai dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs.