Praktik kawin tangkap di Sumba dan implementasi pelindungan perempuan berdasarkan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

Abstract

Praktik Kawin Tangkap mengalami kenaikan trend. Berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan melaporkan Kawin Tangkap yang kian populer di mana setidaknyan, dalam 3 (tiga) tahun belakangan, terdapat 4 kasus Kawin Tangkap yang terungkap. Banyak pihak yang menyorot dan mengkritisi. Kawin Tangkap yang oleh beberapa orang dianggap sebagai suatu budaya dinilai telah melanggar Hak Asasi Perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara obyektif Hak Asasi Perempuan dan penegakan/perlindungannya terhadap praktik Kawin Tangkap yang mengacu pada ketentuan dalam Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Dalam rangka tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif di mana fenomena Kawin Tangkap yang terjadi di tengah masyarakat dinilai dan dikaji berdasarkan suatu konvensi hak asasi manusia secara elaboratif. Dengan metode yang demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik Kawin Tangkap adalah suatu praktik yang melanggar HAM Perempuan sebagaimana diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi menjadi hukum positif yang wajib berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Negara berkewajiban untuk menegakkan HAM Perempuan dengan melakukan upaya-upaya penghapusan praktik tersebut lewat cara preventif, dan represif.