Analisis bentukan kepentingan direksi karir dan pertanggungjawabannya

Abstract

Penelitian ini menganalisis kemungkinan benturan kepentingan oleh direksi karir dan pertanggungjawabannya dalam perusahaan. Direksi karir adalah karyawan yang diangkat menjadi anggota direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang meskipun tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengeksplorasi peraturan hukum yang berlaku serta kasus konkret yang terkait dengan direksi karir. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah terdapat benturan kepentingan pada pengangkatan seorang pekerja yang diangkat menjadi direksi karir? (2) Bagaimana seharusnya pengaturan hubungan dan akibat hukum terhadap direksi karir yang memiliki benturan kepentingan saat menjalankan tugas perseroan? Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan direksi karir berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Direksi karir harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Perlindungan hukum diberikan kepada direksi yang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip business judgment rule, yang berarti bahwa selama direksi membuat keputusan dengan pertimbangan yang matang dan dalam batasan yang wajar, mereka tidak akan dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Namun, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam hukum positif Indonesia untuk mengatur benturan kepentingan oleh direksi karir secara jelas dan tegas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami benturan kepentingan oleh direksi karir serta memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dalam mengelola dan mencegah risiko benturan kepentingan yang mungkin timbul dari pengangkatan direksi karir. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa direksi karir menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan, mematuhi semua peraturan yang berlaku, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dari benturan kepentingan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan perusahaan, serta perlunya peraturan yang lebih jelas dan tegas untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.