Lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi sebagai alternatif lembaga pembiayaan bagi UMKM pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Cipta di Indonesia

Abstract

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif permasalahan yang masih belum terpecahkan adalah bagaimana peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Sebab, ketentuan yang menyatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan seakan tidak dapat dijalankan oleh lembaga perbankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya lembaga apa yang relevan untuk memberikan pembiayaan pada pelaku ekonomi kreatif tersebut. Dengan fakta yang menyatakan tingginya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, dan peluang tumbuhnya ekonomi kreatif di Indonesia setiap pihak perlu mendukung para UMKM yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif tersebut. Hal ini karena UMKM pelaku ekonomi kreatif tersebut masih seringkali terkendala dalam akses pembiayaan. Keberadaan lembaga keuangan mikro koperasi sebagai soko guru perekonomian seharusnya dapat dioptimalkan sebagai akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif tersebut. Hal ini dikarenakan koperasi merupakan lembaga pembiayaan yang mudah dijangkau oleh kalangan manapun. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk melihat bagaimana mekanisme dan ketentuan yang akan diberlakukan apabila UMKM pelaku ekonomi kreatif mengajukan pembiayaan terhadap sebuah koperasi. Kemudian, kriteria UMKM yang memiliki hak cipta yang bagaimana yang dapat mengajukan pembiayaan pada koperasi. Nyatanya, lembaga keuangan mikro koperasi dapat menjadi lembaga pembiayaan alternatif bagi UMKM pelaku ekonomi kreatif khususnya bagi usaha mikro dan kecil.