Legal Memorandum mengenai sengketa ganti kerugian akibat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antara PT. Biladi Karya Abadi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung

Abstract

Pemerintah memiliki banyak ketentuan undang-undang serta aturan turunannya dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, namun pada kenyataannya masih banyak sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan penerapan hukum. Salah satu sengketa yang terjadi adalah Sengketa Ganti Kerugian Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum antara PT Biladi Karya Abadi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Pihak Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung banyak mengabaikan aturan-aturan hukum yang essensial, seperti Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum serta B. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Untuk itu Penulis akan menulis Legal Memorandum dengan harapan serta tujuan agar PT. Biladi Karya Abadi bisa mendapatkan keadilan hukum.