Kedudukan dan keabsahan advokat dalam pengadilan secara elektronik (E-Court dan E-Litigation) ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi dan surat ketua Mahkamah Agung

Abstract

Dalam zaman perkembangan teknologi, penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan menjadi semakin relevan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. E-Court dan E-litigation adalah bagian dari inisiatif tersebut, yang memungkinkan berbagai proses dan tahap peradilan dilakukan secara elektronik. E-Court dan E-Litigation yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berusaha menjamin agar E-Court dan E-Litigation berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan materiil dan formil yang berkaitan dengan penegakan hukum melalui peradilan. Salah satu pengaturan baru dalam E-Court dan E-Litigation adalah pengaturan Kartu Keanggotaan Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat sebagai syarat keabsahan Advokat dalam E-Court dan E-Litigation. Hal ini berpotensi menghambat Advokat menjalankan profesinya sebagai penegak hukum dalam lingkungan peradilan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan tersebut dan menilai keabsahan dan kedudukan Advokat dalam lingkungan peradilan, khususnya dalam pengaturan E-Court dan E-Litigation.