Ketentuan hukum transitior pada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana baru dikaitkan dengan Asas Lex Temporis Delicti

Abstract

Semangat melakukan pembaharuan Kitab Hukum Pidana Nasional tampaknya telah mencapai hasil yang final, hal ini terbukti telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah hampir 8 dekade Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dipergunakan di tanah air. Perjalanan RKUHP telah menempuh jalan yang sangat panjang, sempat diwarnai penolakan dari berbagai pihak hingga akhirnya telah disahkan oleh Pemerintah. Lumayan banyak perubahan yang berubah semenjak KUHP versi Belanda, seperti Pidana Mati yang menjadi pidana khusus, adanya pidana kerja sosial dan pengawasan, adanya pedoman pemidanaan, diakuinya Living Law atau hukum adat di KUHP Baru, dsb. Hal ini tentunya dilakukan sebagai wujud perubahan dan modernisasi terhadap hukum pidana nasional maupun sistem hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, terdapat berbagai permasalahan yang perlu disoroti salah satunya adalah Ketentuan Peralihan atau Ketentuan Transitoir. Dalam ketentuan tersebut tidak pernah diberikan penjelasan yang jelas mengenai penggunaan ketentuan transitoir tersebut, seperti mengenai tolok ukur untuk menilai perubahan peraturan perundang-undangan tersebut menguntungkan terdakwa dan perubahan peraturan perundang-undangan seperti apa yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru ini, serta pemberian kewenangan kepada Eksekutif untuk melakukan penilaian ketentuan transitoir terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam rangka menjawab persoalan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.