Analisis yuridis digitalisasi penyimpanan protokol notaris berdasarkan Ius Constitutum dan Ius Constituendum

Abstract

Perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari membuat segala bentuk kegiatan melakukan penyesuaian berupa alih media yang semula menggunakan barang-barang dan/atau cara-cara konvensional kemudian menjadi serba elektronik atau digital. Alih media dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dianggap sangat membantu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berbagai profesi di Indonesia. Permasalahan muncul ketika penggunaan teknologi yang memunculkan banyak dampak positif tersebut nyatanya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia. Bagi notaris, pemanfaatan teknologi akan sangat membawa dampak positif ketika salah satu tanggung jawab notaris yakni menyimpan protokol notaris dapat digitalisasikan. Selama ini penyimpanan protokol notaris hanya dilakukan secara konvensional, yakni menyimpannya dalam bentuk fisik di kantor notaris yang bersangkutan. Dalam rangka penyimpanan protokol notaris tersebut, biaya yang dikeluarkan oleh notaris yang bersangkutan tidaklah sedikit, mulai dari bahan untuk melakukan pembundelan akta yang harus menggunakan bahan berkualitas tinggi agar tidak mudah rusak hingga lokasi dan/atau media penyimpanannya yang tidak boleh lembab. Maka dari itu, banyak pihak yang mengadakan forum untuk merancang Ius Constituendum agar UUJN yang menjadi lex specialis dan Ius Constitutum bagi notaris di Indonesia segera untuk dilakukan amandemen agar notaris yang hendak melakukan penyimpanan protokol notaris secara digital memiliki kepastian hukum dan payung hukum yang jelas dan konkret. Hal ini tidak lain adalah untuk memudahkan notaris melakukan pelayanan publik dan menjadi bukti nyata bahwa notaris sebagai salah satu pengemban hukum dan pejabat umum bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan sifat kedinamisan hukum itu sendiri.