Hak tersangka pada proses penyelidikan dikaitkan dengan perspektif hak asasi manusia dan implementasi ketentuan dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana tentang praktik larangan kekerasan dalam proses penyidikan

Abstract

Penyidikan merupakan awal dari proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Proses penyelesaian perkara pidana khususnya dalam penyidikan seringkali disalahgunakan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan bukti-bukti yang kemudian dilaporkan kepada pihak penuntut umum. Sehingga banyak laporan dari masyarakat terhadap proses penyidikan seringkali melanggar asas fair trial. Fair trial adalah salah satu instrumen penting dari Hak Asasi Manusia yang harus di perjuangkan oleh seluruh umat manusia. Permasalahan yang terjadi di lapangan masih ditemukannya tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Terkait dengan ditemukannya pelanggaran dalam proses penyidikan merupakan permasalahan serius, artinya pengaturan terkait larangan kekerasan dalam proses penyidikan dirasa masih kurang optimal dalam pelaksanaannya. Sehingga diperlukan penjinjauan kembali terhadap peraturan pelaksana untuk menjamin hak-hak tersangka dalam proses penyidikan agar dalam pelaksanannya berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita hukum tersebut. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode Yuridis Sosiologis.’Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan ditemukannya pelanggaran dalam proses penyidikan artinya pengaturan terkait larangan kekerasan masih kurang optimal. Sehingga tindakan kekerasan yang terjadi dalam proses penyidikan tentu melanggar Hak Asasi Manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Perlindungan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dijalankan dalam proses penyelesaian perkara pidana agar keadilan dapat bejalan dengan baik.