Perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan dari perspektif hukum pidana internasional

Abstract

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM). Fasilitas hukum untuk mencegah perdagangan manusia telah memadai yang diatur dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan protokol tambahannya Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children (Protokol Palermo), hal serupa juga dapat dijumpai dalam lingkup Asia Tenggara yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Sedangkan perdagangan manusia di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Maraknya kasus perdagangan manusia yang tidak berhenti menjadi isu utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat alternatif cara lain untuk memberantas kasus perdagangan manusia yang lebih efektif dan juga komprehensif dengan cara memasukkan perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberhasilan langkah ini, memungkinkan penggunaan sistem atau mekanisme hukum pidana internasional yang lebih kuat, mempererat kerja sama global, dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Kegagalan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih tegas, akan berefek pada kenaikan jumlah korban yang terjerat dalam kejahatan ini. Sehingga penelitian ini membahas kaitannya perdagangan manusia dengan konsep HAM khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.