Analisis Cessie tanpa pemberitahuan kepada debitur perusahaan pembiayaan yang izin usahanya telah di cabut oleh Otoritas Jasa Keuangan

Abstract

Penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai akibat hukum dari pengalihan hak tagih/cessie yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu serta juga membahas dan mengetahui bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila terjadi sengketa antara debitur dan perusahaan pembiayaan yang izin usahanya telah dicabut oleh OJK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu cessie yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur (cessus) yang mengakibatkan debitur (cessus) tidak mengetahui adanya pergantian kreditur maka konsekuensinya cessie tidak memiliki akibat hukum yang mengikat antara debitur baru (cessionaris) dengan debitur (cessus) sebagaimana ketentuan yang mengatur cessie yaitu pada Pasal 613 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. OJK masih memiliki kewenangan untuk menyelesaikan terhadap sengketa antara debitur dengan perusahaan pembiayaan dengan meskipun kewenangan tersebut tidak dieksplisitkan dalam peraturan perundang-undangan.