Kajian yuridis terhadap dampak hukum bagi pelaku usaha dan karyawan yang terkena dampak terbitnya Fatwa Nomor 83 tahun 2023 oleh Majelis Ulama Indonesia

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek hukum atas dampak Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Mitra Usaha (Pelaku Usaha dan Perwakilan) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum yang sah tentang akibat hukum bagi mitra usaha (pelaku usaha dan perwakilan) yang terkena dampak terbitnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 jika dikaitkan dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi individu di Indonesia selaku Pelaku Usaha dan Perwakilan yang terkait dengan asosiasi usaha yang berbadan hukum dengan Israel pasca terbitnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Penelitian ini memanfaatkan salah satu teknik sinkronisasi hukum ke atas yang dilakukan dengan memecah potensi pertentangan antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok pikiran pada alinea pertama dan keempat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan hukum bagi perjuangan Palestina apabila dikaitkan dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Fatwa MUI tersebut bersifat kontraproduktif karena fatwa tersebut justru berdampak kepada pelaku usaha dan karyawan yang dapat kehilangan pekerjaan akibat adanya aksi boikot tidak langsung terhadap produk-produk pro-Israel yang tidak berdasarkan regulasi sebagai landasan masyarakat dalam menyikapinya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kajian ini akan dikaji bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan legitimasi kepada daerah setempat pasca terbitnya Fatwa MUI.