Perlindungan hukum bagi peretas beretika dalam aktivitas Bug Hunting di Indonesia

Abstract

Perbuatan peretasan atau hacking di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, peretasan merupakan suatu tindak pidana dalam ranah kejahatan siber yang seharusnya menjadi perhatian khusu bagi aparat penegak hukum. Namun, akibat pandangan stereotype serta sempitnya pengertian mengenai peretasan yang hanya memandang bahwa peretasan merupakan perbuatan buruk. Di era modern ini, peretasan tidak selalu memiliki konteks yang negatif, melainkan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat atau mengembangkan suatu sistem elektronik menjadi lebih baik. Peretas yang melakukan hal tersebut disebut sebagai White Hat Hacker atau Ethical Hacker. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai peretasan dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana ketentuan dalam sistem hukum Indonesia mengenai itikad baik dalam peretasan, bagaimana perbandingan hukum siber d Indonesia dengan hukum siber di Belgia dan inggris terkait peretasan beretika, dan bagaimana perlindunngan hukum bagi peretas beretika dalam aktivitas bug hunting di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi peretas beretika dan bahwa terminologi peretasan tidak selalu memiliki konotasi yang negatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.