Tinjauan terhadap aturan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dikaitkan dengan kepastian hukum bagi Wajib Pajak

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis aturan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dan bagaimana aturan tersebut terkait dengan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang ada saat ini masih memiliki beberapa kendala dalam hal transparansi, efektif, dan efisien dalam birokrasi dan sistem penerbitan dikaitkan dengan unsur kepastian hukum yang perlu diperbaiki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penerbitan dan penagihan atas denda dan/atau sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) guna meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.