Urgensi pembentukan peraturan khusus mengenai Whistleblowing System untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dan bersih

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kasus terjadinya ancaman dan intimidasi terhadap whistleblower yang mengungkapkan tindakan pelanggaran hukum atau non etis kerap kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena peraturan mengenai whistleblowing system di Indonesia belum memadai serta perlindungan dan penegakan hukum terhadap whistleblower dianggap masih lemah. Whistleblowing system merupakan upaya pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan instansi atau lembaga tersebut. Sehingga penulis melihat adanya urgensi untuk membentuk suatu pengaturan khusus mengenai whistleblowing system yang komprehensif dan utuh di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Regulatory Impact Assessment (RIA) yang disederhanakan atau hanya sebagai referensi penulis. RIA digunakan untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi suatu masalah secara sistematis yang menyebabkan diperlukan adanya pengaturan mengenai whistleblowing system oleh pemerintah. Selain itu, penulis melakukan perbandingan terhadap pengaturan whistleblowing system di empat negara yaitu Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Australia.