Pertanggungjawaban pidana pengurus fungsional dan pelaku materiil dalam tindak pidana korporasi

Abstract

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional, terdapat penambahan subjek hukum baru dalam hukum pidana di Indonesia secara umum, yaitu Tindak Pidana oleh Korporasi yang diatur dalam Pasal 45-50 KUHP Nasional. Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengurus yang memiliki kedudukan dan mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku materiil yang tidak termasuk dalam kriteria pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 49 KUHP Nasional. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil analisis pertama pertanggungjawaban bagi pengurus yang memiliki kedudukan fungsional tidak serta merta dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia memerintahkan atau memimpin dalam tindak pidana yang dilakukan. Hasil analisis kedua, menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP Nasional tidak membebani pertanggungjawaban pidana bagi pelaku materiil, namun pelaku materiil tetap dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan pasal tersendiri (pasal perbuatan yang dilakukan)