Pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pembayaran Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berlaku hingga saat ini. Peraturan tersebut memberikan banyak perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual terkhusus memberikan hak-hak kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu mendapatkan pelayanan Visum et Repertum secara gratis atau menjadi tanggung jawab negara. Namun hingga pada saat ini pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan yang belum dapat diatasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan tersebut ialah peraturan perundang-undang yang mengatur hal terkait berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan masih belum diatur secara serasi dan harmonis dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah. Selain itu, hambatan terjadi disebabkan oleh pejabat negara yang belum memfokuskan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terkait pemberian pelayanan Visum et Repertum secara gratis dan tidak menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan seksama.