Transaksi jual beli hewan sebagai obyek Aqiqah dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan pemberian cashback menurut hukum Islam

Abstract

Penelitian ini membahas terkait transaksi jual beli hewan aqiqah melalui PMSE dengan pemberian cashback ditinjau dari Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkritisi sinkronisasi transaksi hewan sebagai obyek aqiqah melalui PMSE dengan pemberian cashback dengan prinsip-prinsip aqiqah yang merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan ibadah dalam Hukum Islam serta kesesuaian antara praktik transaksi akad aqiqah dengan prinsip syariah dalam penerapan jual beli hewan aqiqah melalui pinjaman online PMSE dengan pemberian cashback. Persoalan ini membahas mengenai transaksi jual beli hewan sebagai obyek aqiqah dengan PMSE yang dilakukan oleh perusahaan konvensional. Terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang diangkat dijadikan pertanyaan di antaranya bagaimana transaksi jual beli hewan aqiqah yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melibatkan penyedia jasa keuangan melalui PMSE non syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Dan bagaimana transaksi jual beli online hewan aqiqah melalui pinjaman online dengan pemberian cashback menurut Hukum Islam?. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian ini terdiri atas data primer, sekunder, dan juga data pendukung. Data primer diambil dari peraturan perundang-undangan, Fatwa, Al-Quran, dan Hadist. Data sekunder diambil melalui studi literatur dari jurnal, buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data pendukung diambil dari hasil wawancara penulis dengan anggota MUI dan pegawai yang bertugas di PT Y. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT Y sebagai lembaga keuangan pembiayaan konvensional, tidak dapat membiayai kegiatan PMSE dengan obyek syariah. Obyek syariah tersebut merupakan hewan aqiqah yang memiliki keterikatan dengan kegiatan ritual keagamaan di dalam Agama Islam. Hal ini sepanjang PT Y sebagai lembaga keuangan pembiayaan konvensional, yang tidak mencerminkan adanya akad syariah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan, karena peraturan UUPT yang menjelaskan apabila melakukan kegiatan syariah maka diwajibkan adanya DPS untuk mengawasi transaksi syariah. Berdasarkan analisis penulis bahwa PPMSE X dan PT Y merupakan pelaku usaha konvensional, maka apabila melakukan kegiatan PMSE dengan transaksi syariah tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan. Selain itu, berdasarkan analisis penulis, transaksi yang dilakukan oleh PT Y mengenai pemberian cashback di dalam prinsip syariah tidak dibenarkan karena terdapat adanya tuntutan untuk memilih sistem pembayaran, yang terikat dengan adanya utang piutang. Hal ini diperlukannya pengawasan mengenai transaksi syariah di dalam PPMSE X dan PT Y apabila, merealisasikan mengenai inovasi yang akan terjun kedalam dunia syariah, maka PPMSE X dan PT Y harus mempunyai pengawasan oleh DPS, selain itu PPMSE X dan PT Y harus memenuhi syarat-syarat transaksi syariah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, KHES, dan Fatwa MUI.