Efektivitas keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris sebagai antisipasi pencegahan tindak pidana pencucian uang di wilayah Kabupaten Garut

Abstract

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dibutuhkan untuk kepatuhan Notaris dalam melaksanakan PMPJ, termasuk bagi Notaris di Kabupaten Garut sebagai antisipasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Efektivitas peraturan perlu dilihat untuk melihat penegakan hukum telah berjalan dengan baik atau masih terhambat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis-Empiris yaitu survei kepada beberapa Notaris di Kabupaten Garut sebagai sumber utama mengenai efektivitas dan penerapan sanksi dari peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) di Kabupaten Garut. Notaris. Melihat pelaksanaan peraturan Permenkumham 9/2017 di Kabupaten Garut, sikap hukum dan kepatuhan Notaris dalam melaksanakan PMPJ hanya sebagai sikap menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Terlihat Notaris di Kabupaten Garut telah memiliki kesadaran hukum atas dilaksanakannya prosedur PMPJ dan pelaporan PMPJ secara rutin. Permenkumham 9/2019 serta pengawasan telah dilaksanakan oleh Menkumham, PPATK, dan Majelis Pengawas (MPD), namun belum optimal karena Notaris dalam melaksanakan PMPJ hanya mematuhi peraturan saja, tidak memahami kepentingan dan manfaat dari peraturan itu sendiri. Notaris dalam melaksanakannya hanya sebatas kepatuhan menegakkan peraturan secara formal, sedangkan Notaris itu sendiri tidak mengetahui pentingnya pelaksanaan prosedur PMPJ bagi pelaksanaan.