Upaya permintaan pengembalian terhadap kasus pembayaran tak terutang : perbandingan antara pasal pembayaran tak terutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Unjust Enrichment di Amerika Serikat

Abstract

Salah satu upaya yang dilakukan apabila adanya kasus pembayaran tak terutang adalah meminta pengembalian dengan melakukan gugatan melalui pengadilan. Namun, sebelum melakukan gugatan di pengadilan penggugat perlu melakukan upaya pemberian pernyataan lalai yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu upaya yang perlu dilakukan sebelum menggugat. Pada perkembangannya, pembayaran tak terutang dapat terjadi kepada orang yang tidak ketahui informasinya seperti pada kasus salah transfer. Hal ini menjadi kendala bagi seseorang yang melakukan pembayaran tak terutang apabila ia ingin memintakan pengembaliannya melalui gugatan di pengadilan karena perlu memberikan pernyataan lalai kepada pihak penerimayang tidak diketahui informasinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pengirim untuk meminta pengembaliannya. Pun pada negara lain, kasus-kasus pembayaran tak terutang termasuk dalam ruang lingkup Unjust Enrichment. Dimana Unjust Enrichment merupakan konsep yang menekankan pada suatu prinsip keadilan, apabila seseorang memperoleh suatu kekayaan yang menyebabkan ketidakadilan pada orang lain, maka orang tersebut wajib mengembalikan kekayaan tersebut. Konsep Unjust Enrichment ini sejatinya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pada praktiknya sering dipersamakan dengan Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dalam penulisan ini, penulis akan menjabarkan lebih lanjut terkait apakah tepat mempersamakan konsep pembayaran tak terutang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Unjust Enrichment melalui perbandingan hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat.