Pertanggungjawaban pidana badan hukum perseroan perorangan dalam tindak pidana pencucian uang

Abstract

Salah satu konsep yuridis yang paling pokok yaitu berkaitan dengan pembawa hak dan kewajiban bertindak dalam hukum, ini disebut sebagai subjek hukum. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk subjek hukum badan di samping manusia. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perseroan Terbatas mengalami perluasan makna yaitu mencakup Perseroan Perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai UMK. Selain sebagai bentuk kemajuan hukum Perseroan Perorangan ini juga masih membuka ruang problematik, terutama mengenai konsep Perseroan Perorangan baik sebagai Perseroan Terbatas maupun sebagai badan hukum. Pengakuan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum sangat esensial dalam bidang hukum pidana karena berpotensi melakukan tindak pidana khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) banyak problematik terhadap Peraturan Perundang-undangan Pidana diluar Undang-Undang tersebut khususnya perihal orientasi penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai adanya rumusan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional. Tulisan ini berfokus mengkaji kedudukan Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, dan mengkaji orientasi sanksi pidana korporasi terhadap Perseroan Perorangan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk memberikan penjelasan secara sistematis Peraturan Perundang-undangan terkait, mengidentifikasi bagian-bagian dari Peraturan Perundang-undangan dan menganalisis hubungan antar Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dengan harapan dapat memberikan rekomendasi atau saran pembaharuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek penelitian ini.