Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Pemberian Izin oleh Penanggung Jawab Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan sebagai tempat Kampanye Peserta Pemilihan Umum ditinjau berdasarkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara

Abstract

Kampanye Pemilihan Umum menjadi salah satu kegiatan yang diselenggaran oleh Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan wadah kepada Peserta Pemilihan Umum memperlihatkan visi, misi, serta citra dirinya agar masyarakat mengetahui calon – calon yang akan mereka pilih di TPS. Tidak dapat dipungkiri Kampanye Pemilihan Umum tidak hanya memberikan dampak negatif, namun dapat juga memberikan dampak negatif seperti penyebaran informasi palsu, fitnah maupun manipulasi untuk mempengaruhi masyarakar. Oleh karena itu, dibuatlah pembatasan Kampanye Pemilihan Umum, salah satunya pembatasan terhadap tempat kampanye. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUXXI/ 2023 Mahkamah memutuskan bahwa fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dapat digunakan sebagai tempat kampanye apabila mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat terkait. Dengan adanya putusan tersebut berpotensi terjadinya pelanggaran netralitas oleh ASN sebagai penanggung jawab tempat terkait. Dengan potensi tersebut maka penelitian ini akan melakukan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang ditinjau berdasarkan prinsip netralitas aparatur sipil negara dengan rumusan masalah bagaimana Mahkamah melakukan penafsiran hukum mengenai Pengujian Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya mengenai pembatasan penggunaan tempat kampanye sehingga bisa melihat apakah putusan ini selaras dengan prinsip netralitas aparatur sipil negara. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah menggunakan penafsiran tekstual, etikal, dan prudensial. Yang mana Mahkamah hanya melihat prinsip netralitas dari sisi tempat Kampanye Pemilihan Umum, namun tidak melihat prinsip netralitas yang berkaitan dengan penanggung jawab tempat terkait. Sehingga menyebabkan ketidak selarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dengan prinsip netralitas aparatur sipil negara karena akan membawa penanggung jawab tempat terkait kedalam pusaran politik dan konflik kepentingan. Sehingga diperlukan suatu perubahan aturan Kampanye Pemilu serta mekanisme penangan pelanggaran netralitas di masa Pemilu sehingga dapat merealisasikan tujuan dari Kampanye Pemilu.