Upaya hukum terhadap pelanggaran prosedur perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik yang dilakukan tanpa melalui kongres : studi kasus terhadap perkara pengujian AD/ART Partai Demokrat dalam Putusan Mahkamah Agung No.39/P HUM/2021

Abstract

AD/ART Partai Politik memiliki peranan penting dalam berdirinya suatu partai. Dalam melakukan perubahan AD/ART Partai Politik haruslah dilakukan melalui cara yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 (UU Partai Politik) dan AD/ART Partai Politik. Penelitian ini membahas mengenai kasus perubahan AD/ART Partai Demokrat yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/P HUM/2021 tentang Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020-2025. Dimana terjadi perubahan AD/ART Partai Politik yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Partai Politik dan AD/ART Partai. Perubahan AD/ART yang dilakukan melalui cara yang tidak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan AD/ART Partai Politik menimbulkan konflik bagi internal partai. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam dalil pemohon mengenai kedudukan AD/ART Partai Politik sebagai bagian dari objek pengujian peraturan perundang-undangan dan upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh anggota Partai Demokrat yang dirugikan atas proses dan hasil perubahan AD/ART Partai Demokrat yang dilakukan tanpa melalui Kongres tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum tertentu dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah AD/ART Partai Politik tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundangundangan, dan terdapat upaya yang dapat diambil oleh Para Pemohon untuk menyelesaikan perselisihan internal partai melalui Pengadilan Negeri atau melakukan pembatalan terhadap Keputusan pengesahan AD/ART Partai Politik ke PTUN.