Abstract:
AD/ART Partai Politik memiliki peranan penting dalam berdirinya suatu
partai. Dalam melakukan perubahan AD/ART Partai Politik haruslah dilakukan
melalui cara yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 (UU
Partai Politik) dan AD/ART Partai Politik. Penelitian ini membahas mengenai
kasus perubahan AD/ART Partai Demokrat yang terjadi dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 39/P HUM/2021 tentang Judicial Review AD/ART
Partai Demokrat Tahun 2020-2025. Dimana terjadi perubahan AD/ART Partai
Politik yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Partai Politik dan
AD/ART Partai. Perubahan AD/ART yang dilakukan melalui cara yang tidak
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan AD/ART Partai
Politik menimbulkan konflik bagi internal partai. Sehingga dalam penelitian ini,
penulis akan mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam dalil pemohon mengenai
kedudukan AD/ART Partai Politik sebagai bagian dari objek pengujian peraturan
perundang-undangan dan upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh anggota
Partai Demokrat yang dirugikan atas proses dan hasil perubahan AD/ART Partai
Demokrat yang dilakukan tanpa melalui Kongres tahun 2020. Penelitian ini
menggunakan metode berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
kasus hukum tertentu dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah
AD/ART Partai Politik tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundangundangan,
dan terdapat upaya yang dapat diambil oleh Para Pemohon untuk
menyelesaikan perselisihan internal partai melalui Pengadilan Negeri atau
melakukan pembatalan terhadap Keputusan pengesahan AD/ART Partai Politik
ke PTUN.
