Penarikan garis perbatasan maritim oleh Timor-leste dalam negosiasi perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Timor

Abstract

Perjanjian Laut Timor yang disepakati dan ditandatangani oleh Timor-Leste dan Australia pada tahun 2018 merupakan salah satu momen bersejarah bagi kelanjutan dari perkembangan hukum laut internasional sekaligus merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat Timor-Leste. Dalam ranah hukum laut internasional, Perjanjian Laut Timor 2018 merupakan bukti nyata dari penegakkan prinsip rule-based law yang dianut oleh UNCLOS mengenai delimitasi wilayah maritim antar negara pantai. Sementara untuk Timor-Leste, Perjanjian Laut Timor 2018 merupakan momentum yang sangat bersejarah dimana Timor- Leste meraih kedaulatannya atas wilayah Laut Timor untuk pertama kalinya setelah meraih kembali kemerdekaannya pada tahun 2002. Tentu saja prestasi bersejarah ini tidak akan berhenti sampai disini dengan demikian Timor-Leste wajib untuk tetap memperjuangkan kedaulatannya di Laut Timor, terutama dalam hal delimitasi wilayah maritim dengan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi pemerintah Timor- Leste untuk menentukan posisinya terkait dengan perundingan delimitasi wilayah maritim dengan Indonesia di Laut Timor serta langkah-langkah penarikan garis batas maritim yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS serta yurisprudensi terkait dengan delimitasi wilayah maritim serta penerapannya dalam situasi konkrit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa peluang Timor-Leste untuk mencapai hasil yang menguntungkan akan sangat tergantung pada bagaimana jalannya perundingan delimitasi wilayah maritim di Laut Timor dengan Indonesia, sehingga Timor-Leste wajib mempertimbangkan seluruh usulan yang tersedia dalam penelitian ini.