Analisis kecakapan penderita gangguan Afektif Bipolar berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis kecakapan individu yang menderita gangguan afektif bipolar dalam konteks hukum perdata Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perbedaan dalam mekanisme pengampuan bagi penderita gangguan afektif bipolar berdasarkan kedua peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Menurut Pasal 433 KUHPerdata pasca putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 Penyandang disabilitas mental dan Penderita Gangguan Afektif Bipolar adalah cakap hukum, namun Penyandang Disabilitas Mental dan Penderita Gangguan Afektif Bipolar dibawah pengampuan adalah tidak cakap hukum. Gejala psikotik dalam diagnosis penderita Gangguan Afektif Bipolar dapat mengakibatkan penurunan kecakapan hukum dan seharusnya diletakan di bawah pengampuan. Prosedur pengampuan dalam UU No. 8/2016 lebih sesuai untuk penderita GAB dibandingkan dengan KUHPerdata.