Pertanggungjawaban hukum terhadap pembayaran klaim polis asuransi jiwa setelah izin usaha perusahaan asuransi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap pembayaran klaim polis asuransi jiwa setelah izin usaha perusahaan asuransi dicabut. Izin usaha yang dicabut dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi pemegang polis mengenai keabsahan klaim yang diajukan setelah perusahaan asuransi tersebut tidak lagi beroperasi secara sah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum yuridis-normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak yurisdiksi, meskipun izin usaha perusahaan asuransi dicabut, kewajiban untuk membayar klaim yang telah timbul tetap berlaku. Hal ini didasarkan pada prinsip perlindungan konsumen dan kepentingan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Di sisi lain pemegang polis juga mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan haknya, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada OJK sebagai institusi tunggal yang melakukan proses end to end terhadap perusahaan asuransi. Kesimpulannya, walaupun izin usaha perusahaan asuransi dicabut, terdapat argumen hukum yang mendukung bahwa perusahaan masih harus bertanggung jawab untuk membayar klaim polis yang sah. Namun, penting untuk mempertimbangkan perbedaan hukum di setiap yurisdiksi serta kewajiban pemegang polis untuk memahami kondisi dan ketentuan polis asuransi yang mereka miliki.