Prinsip Ekonomi Biru dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Ekspor Pasir Laut

Abstract

Berlakunya PP 26/2023 menandai dibukanya kembali ekspor pasir laut di Indonesia. PP 26/2023 mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak karena ekspor pasir laut sebelumnya terbukti merusak lingkungan. Namun Pemerintah mengklaim PP 26/2023 dan peraturan turunannya ditujukan untuk kesehatan laut. Di samping itu, terdapat prinsip ekonomi biru yang menjadi landasan Pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut. Oleh karena itu penulis menganalisis sejauh mana ketentuan ekspor pasir laut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dengan prinsip ekonomi biru dan faktor-faktor yang melatarbelakangi diperbolehkannya kembali ekspor pasir laut. Untuk mencari dan mendapatkan kesesuaian antara kebijakan ekspor pasir laut dengan prinsip ekonomi biru peneliti akan melakukan metode penemuan hukum sedangkan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi dibukanya kembali ekspor pasir laut oleh Pemerintah, penulis menggunakan alat bantu yang terinsipirasi dari roccipi dan Regulatory Impact Analysis (RIA). Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan prinsip ekonomi biru peraturan perundang-undangan terkait dengan ekspor pasir laut belum sejalan dengan prinsip ekonomi biru sedangkan hasil penelitian mengenai faktor yang melatarbelakangi dibukanya kembali ekspor pasir laut adalah Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan ekologis.