Abstract:
Berlakunya PP 26/2023 menandai dibukanya kembali ekspor pasir laut di Indonesia. PP
26/2023 mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak karena ekspor pasir laut
sebelumnya terbukti merusak lingkungan. Namun Pemerintah mengklaim PP 26/2023 dan
peraturan turunannya ditujukan untuk kesehatan laut. Di samping itu, terdapat prinsip
ekonomi biru yang menjadi landasan Pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan
sumber daya laut. Oleh karena itu penulis menganalisis sejauh mana ketentuan ekspor
pasir laut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dengan prinsip
ekonomi biru dan faktor-faktor yang melatarbelakangi diperbolehkannya kembali ekspor
pasir laut. Untuk mencari dan mendapatkan kesesuaian antara kebijakan ekspor pasir laut
dengan prinsip ekonomi biru peneliti akan melakukan metode penemuan hukum sedangkan
untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi dibukanya kembali ekspor pasir laut
oleh Pemerintah, penulis menggunakan alat bantu yang terinsipirasi dari roccipi dan
Regulatory Impact Analysis (RIA). Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan prinsip ekonomi biru
peraturan perundang-undangan terkait dengan ekspor pasir laut belum sejalan dengan
prinsip ekonomi biru sedangkan hasil penelitian mengenai faktor yang melatarbelakangi
dibukanya kembali ekspor pasir laut adalah Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan
ekonomi daripada kepentingan ekologis.
