Studi awal tentang kemungkinan penerapan Prinsip Kebatalan dan Severability Clause dalam konteks memitigasi risiko pada perjanjian distribusi sebagai upaya penyelesaian perkara pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah melarang pencantuman klausul-klausul vertical restrictions dalam suatu perjanjian. Akan tetapi, klausul-klausul tersebut masih seringkali ditemukan pada perjanjian distribusi. Dengan tetap mencantumkan klausul-klausul vertical restrictions tersebut, maka perjanjian distribusi akan berpotensi dinyatakan batal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Artinya, jika tidak terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka perjanjian distribusi tersebut akan tetap dianggap sah. Dengan adanya kemungkinan bahwa klausul-klausul kontraktual semacam itu dinyatakan batal oleh KPPU, maka timbul persoalan apakah kebatalan tersebut akan mengakibatkan kebatalan terhadap seluruh perjanjian? Apakah tidak mungkin untuk membatalkan klausul-klausul yang dianggap tidak sah dan mempertahankan keberlakuan sisa klausul perjanjian yang dianggap sah? Adapun, persoalan tersebut dimungkinkan untuk diselesaikan melalui penegakan Hukum Persaingan Usaha secara perdata dengan menerapkan prinsip kebatalan dan severability clause pada perjanjian distribusi.