Kajian yuridis terhadap pengembangan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia-Fast Payment (BI-Fast) oleh Bank Indonesia

Abstract

Undang-undang memberikan tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk mengatur sistem pembayaran agar penyelenggaraannya dapat terjadi secara lancar dan efisien. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) sebagaiaman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023). Penjabaran terkait bentuk tanggung jawab ini dapat ditemukan dalam Pasal 15 UU 23/1999 yaitu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk ikut serta menyelenggarakan sistem pembayaran yakni menyelenggarakan transfer dana untuk transaksi dengan nilai besar, namun seiring perkembangan waktu, Bank Indonesia kemudian menerbitkan Bank Indonesia-Fast Payment (BIFAST) yaitu infrastruktur dalam sistem pembayaran yang memfasilitasi pembayaran ritel dan dapat terjadi secara cepat. Pengembangan BI-FAST ini menjadikan kewenangan Bank Indonesia meluas. Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang dinyatakan dapat menyelenggarakan transfer dana dalam nilai transaksi besar dan bukan untuk transaksi ritel. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka dengan penulisan yang bersifat deskriptif analitis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menunjang hasil penelitian. Berdasarkan metode penelitian diatas ditemukan bahwa dasar hukum pengembangan BI-FAST oleh Bank Indonesia terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dengan bantuan penafsiran gramatikal yaitu dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sehingga pengembangan BI-FAST sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.