Status hukum dan pertanggungjawaban Private Maritime Security Company (PMSC) berdasarkan hukum internasional

Abstract

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 berisi ketentuanketentuan mengenai pranata hukum laut internasional yang di dalamnya juga mengatur pembagian laut menjadi zona maritim. UNCLOS 1982 mengatur zonazona maritim dengan status hukum yang berbeda. Zona maritim tersebut merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara yang diperlukan demi pertahanan dan keamanan negara pantai terhadap wilayah kedaulatannya termasuk melalui keamanan maritim (maritime security). Dalam UNCLOS 1982 diatur berbagai kejahatan atau tindak pidana yang dapat mengancam keamanan maritim, diantaranya adalah pembajakan kapal (piracy) dan perampokan bersenjata (armed robbery). Dengan adanya berbagai ancaman tersebut dibutuhkan suatu solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh industri perkapalan ini. Salah satu solusi yang diterapkan oleh perusahaan perkapalan dalam permasalahan ini adalah penggunaan Private Maritime Security Company (PMSC). Pada dasarnya, PMSC bertugas untuk melindungi kapal yang mereka awaki agar tidak dibajak. Seiring berjalannya waktu, didapati bahwa status hukum dan bentuk pertanggungjawaban dari PMSC masih berada di dalam ketidakpastian secara hukum. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status hukum dan pertanggungjawaban PMSC berdasarkan Hukum Internasional.