Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau dari Independensi Mahkamah Konstitusi : studi kasus pemberhentian hakim konstitusi Aswanto

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman independen yang berfungsi untuk menegakkan peradilan dalam lingkup konstitusional. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan sebuah sikap yang menunjukkan sikap bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan tidak memihak pihak manapun. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi harus bersifat netral serta objektif dan bebas dari kepentingan-kepentingan luar. Pemeriksaan Mahkamah Konstitusi harus didasari oleh objektivitas yang ada dan bebas dari pengaruh lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh Mahkamah Konstitusi. Independensi Mahkamah Konstitusi, kini kian menjadi permasalahan yang sering menjadi pertanyaan. Eksistensi independensi Mahkamah Konstitusi kini dapat dipertanyakan melalui praktik nyatanya. Pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR merupakan salah satu sudut pandang permasalahan Mahkamah Konstitusi terkait dengan independensinya sebagai lembaga dengan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya hal tersebut, kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen patut dipertanyakan. Ranah yudikatif yang seharusnya bersih dari kepentingan-kepentingan luar, kini dapat dimasuki oleh kekuasaan lain yang dalam hal ini adalah DPR. Berbagai paradigma serta teori hukum ketatanegaraan tidak dapat membenarkan usulan DPR yang mengajukan pemberhentian di luar prosedural. Seharusnya pemberhentian didasarkan atas permintaan Ketua MK kepada Presiden, dengan dilanjuti penerbitan Keputusan Presiden. Dalam pemberhentian hakim konstitusi Aswanto, DPR dianggap terlalu ikut campur dalam pelaksanaan urusan Mahkamah konstitusi. Intervensi oleh DPR pada hakikatnya boleh dilaksanakan, tetapi intervensi yang dilakukan harus tetap pada batasan-batasan yang ada. Presiden sebagai lembaga eksekutif yang menerbitkan keputusan seharusnya sudah mengetahui mekanisme pemberhentian hakim yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.