Kemungkinan alasan penghapus pidana Pasal 48 dan Pasal 51 KUHP diterapkan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Abstract

Penulisan hukum ini berbentuk studi kasus membahas Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang terdapat dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini membahas tentang kemungkinan penggunaan alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (2) KUHP sebagai dasar pertimbangan Hakim memutus dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Pada Pasal 48 KUHP terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf, di mana untuk alasan pembenar ialah keadaan darurat. Sedangkan alasan pemaaf ialah daya paksa. Kemudian dalam Pasal 51 KUHP terdapat alasan pembenar yang terdapat dalam ayat (1) yaitu perintah jabatan yang sah, serta dalam ayat (2) terdapat alasan pemaaf yaitu perintah jabatan tanpa wewenang yang dilakukan dengan iktikad baik. Hasil penelitian ini adalah Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. memenuhi ketentuan putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP tidak dimungkinkan untuk digunakan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. karena tidak terpenuhi unsurunsur dalam alasan penghapus pidana tersebut.