Keadilan atas penguasaan hak milik atas tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Tanah merupakan hak bagi seluruh Warga Negara sehingga untuk itu negara harus mengusahakan serta melindungi kepentingan atas tanah bagi masyarakatnya. Sebagai unsur yang esensial maka tanah berperan penting dalam kehidupan bernegara. Keberadaan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap kebebasan pertanahan di Yogyakarta, akan tetapi munculnya instruksi tersebut sebetulnya merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi masyarakatnya. Untuk lebih memahami mengenai permasalahan tersebut maka penulis mencoba menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan sumber bacaan yang berlaku untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Melalui penelitian yang dijalankan, ditemukan kesadaran hak milik atas tanah di Yogyakarta telah disadari oleh masyarakatnya. Masyarakat yang patuh menunjukkan bahwa tidak terjadi ketidakadilan dalam penguasaan tanah di Yogyakarta. Selain itu keberadaan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 diperkuat dengan keistimewaan DIY dalam mengatur pertanahannya. Untuk dapat menemukan bahwa latar belakang sejarah DIY merupakan salah satu bagian yang menguatkan keberadaan peraturan pertanahan lokal yang melindungi masyarakatnya. Selain itu kita juga dapat melihat keberadaan Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 sebagai sebuah peraturan yang perlu diperbarui atau dikuatkan keberadaannya. Untuk menjamin sebuah keadilan maka perlu ditingkatkan pemahaman akan hukum setempat yang berlaku.