Konflik bersenjata antara kelompok teroris kriminal bersenjata dengan pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum humaniter

Abstract

Konflik bersenjata merupakan aktivitas yang pasti mengganggu masyarakat yang berada di sekitar wilayah konflik bersenjata itu terjadi. Konflik bersenjata bisa saja melibatkan negara lain ataupun melibatkan Pemerintah dari suatu negara tertentu, atau antar kelompok di negara tersebut. Seperti yang terjadi di salah satu wilayah di Indonesia, yakni di Papua. Di Papua, sudah lama terjadi konflik bersenjata yang melibatkan Pemerintah Indonesia, sebagai bentuk protes dari sebagian masyarakat Papua yang termasuk sebagai anggota Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang berfokuskan pada hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertera dalam Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan atau patokan bagi manusia dalam cara berperilaku seharihari. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa konflik bersenjata yang terjadi antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata dengan Pemerintah Indonesia ini tidak termasuk sebagai konflik bersenjata non internasional. Meskipun, memang konflik bersenjata yang terjadi di Papua ini tidak melibatkan negara lain, yang seharusnya termasuk ke dalam konflik bersenjata non internasional. Namun, terdapat beberapa unsur yang tidak terpenuhi, sehingga konflik bersenjata yang terjadi antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata dengan Pemerintah Indonesia ini bukanlah konflik bersenjata non internasional.